Langsung ke konten utama

Pengawasan Sejawat Dokter dan Batas Kewenangan Organisasi Profesi

 



Dunia kedokteran memiliki tradisi senioritas yang tidak selalu mudah dipisahkan dari budaya profesional. Pengalaman dan kedudukan akademik sering kali menjadi sumber penghormatan. Namun, dalam kondisi tertentu, senioritas juga dapat menciptakan hambatan bagi dokter yang ingin menyampaikan kritik terhadap keputusan medis sejawatnya. Padahal, kemampuan mengoreksi praktik profesional merupakan salah satu fondasi keselamatan pasien. Karena itu, pengawasan sejawat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi profesi kedokteran, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional. Persoalannya adalah bagaimana pengawasan tersebut dijalankan tanpa melampaui kewenangan dan mengabaikan keadilan prosedural.

Kasus antara Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dan Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) memberikan gambaran mengenai persoalan tersebut. Berdasarkan pemberitaan media, Dewan Etik PERKI menerbitkan SK Nomor 002/SK/DE PERKI/I/2026 tertanggal 21 Januari 2026 yang menyatakan Prof. Dasaad melakukan pelanggaran etik berat. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan tindakan intervensi kardiologi terhadap sejumlah pasien pada masa pandemi COVID-19, termasuk dugaan tindakan medis berlebihan atau overtreatment. Keputusan tersebut kemudian dikaitkan dengan rekomendasi mengenai penerbitan sertifikat kompetensi tambahan Kardiologi Intervensi (SERKOM-KT). Pihak Prof. Dasaad mempersoalkan kewenangan dan prosedur pemeriksaan, termasuk dugaan rekayasa pengaduan. Sementara itu, Ketua Dewan Etik PERKI telah memberikan klarifikasi dan membantah tuduhan yang diarahkan kepada pihaknya. Perbedaan keterangan tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Dugaan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum belum merupakan bukti terjadinya tindak pidana. Demikian pula, keputusan etik internal tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh substansi medis yang dipersoalkan.

Pengawasan sejawat adalah kebutuhan profesi

Dalam pelayanan kesehatan, pasien berada pada posisi asimetri informasi. Pasien umumnya tidak mempunyai kemampuan teknis untuk menilai apakah suatu tindakan medis benar-benar diperlukan. Mereka mempercayakan keputusan tersebut kepada dokter berdasarkan kompetensi dan integritas profesional. Dalam situasi demikian, pengawasan sejawat menjadi penting. Dokter memiliki kapasitas keilmuan untuk menilai indikasi medis, kesesuaian tindakan dengan standar profesi, serta kemungkinan adanya tindakan yang tidak diperlukan. Selain itu, budaya senioritas tidak boleh menjadi penghalang bagi koreksi profesional. Dokter junior maupun tenaga kesehatan lainnya harus memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan kekhawatiran tanpa takut mengalami intimidasi atau pembalasan profesional. Namun, prinsip ini berlaku dua arah. Seorang dokter senior tidak boleh kebal dari evaluasi hanya karena gelar akademik dan pengalamannya. Sebaliknya, organisasi profesi maupun pemeriksa etik juga tidak boleh kebal dari evaluasi atas kewenangan dan prosedur yang digunakan.

Kewenangan etik tidak boleh melampaui batas hukum

Di sinilah persoalan hukum menjadi penting. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mekanisme penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan ketentuan terkait. Sementara itu, mekanisme etik internal organisasi profesi mempunyai ruang lingkup dan dasar pengaturan tersendiri yang perlu ditelusuri melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi yang berlaku. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Organisasi profesi dapat menjalankan fungsi etik sepanjang mempunyai dasar kewenangan yang sah. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak otomatis memberikan hak untuk menentukan status disiplin seseorang atau mengambil keputusan administratif mengenai sertifikasi kompetensi yang menjadi kewenangan lembaga lain. Dalam konteks perkara ini, pertanyaan mendasarnya adalah apakah keputusan Dewan Etik PERKI masih berada dalam ranah penegakan etik internal atau telah memasuki wilayah kewenangan lembaga lain. Apabila suatu rekomendasi berpotensi memengaruhi sertifikasi kompetensi, harus diperiksa siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir dan apa dasar hukum yang digunakan. Kewenangan tidak cukup dibangun berdasarkan kebiasaan organisasi atau alasan menjaga kehormatan profesi.

Keadilan prosedural bukan sekadar formalitas

Persoalan berikutnya adalah hak membela diri. Setiap pemeriksaan yang berpotensi memengaruhi reputasi dan karier profesional seseorang harus memberikan kesempatan pembelaan yang nyata. Pihak yang diperiksa semestinya mengetahui substansi tuduhan, memperoleh kesempatan memberikan penjelasan, mengajukan bukti tandingan, dan menerima keputusan beserta pertimbangannya. Dalam perkara Prof. Dasaad, pihaknya mempersoalkan proses pemanggilan dan penyampaian salinan keputusan. Apabila benar terdapat ketentuan internal yang mensyaratkan jumlah pemanggilan tertentu, pelaksanaannya harus diuji berdasarkan aturan yang berlaku ketika pemeriksaan dilakukan. Meski demikian, tidak setiap kekurangan prosedural otomatis membatalkan keputusan. Harus dinilai apakah ketentuan tersebut bersifat wajib, apakah pelanggarannya terbukti, dan apakah kekurangan itu secara material memengaruhi hak pembelaan atau keabsahan keputusan. Keadilan prosedural bukan hanya persoalan administratif. Ia merupakan syarat agar suatu keputusan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, independensi pemeriksa juga harus dijamin. Pengawasan sejawat memiliki kerentanan karena pemeriksa dan pihak yang diperiksa berasal dari lingkungan profesional yang sama. Hubungan profesional, persaingan praktik, maupun kepentingan organisasi berpotensi memengaruhi objektivitas. Karena itu, mekanisme pengungkapan konflik kepentingan dan penggunaan penilai ahli yang independen perlu menjadi bagian dari tata kelola organisasi profesi.

Keselamatan pasien dan kerahasiaan medis harus berjalan bersama

Persoalan overtreatment tidak dapat diselesaikan hanya melalui perdebatan antara pihak yang mendukung atau menolak tindakan seorang dokter. Penilaian harus memperhatikan kondisi klinis pasien, hasil pemeriksaan angiografi, indikasi tindakan, pedoman klinis yang relevan, serta standar profesi pada saat tindakan dilakukan. Tindakan medis yang dipersoalkan tidak otomatis merupakan tindak pidana, kelalaian medis, atau pelanggaran disiplin. Masing-masing mempunyai unsur dan mekanisme pembuktian berbeda. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan rekam medis dan rekaman angiografi enam pasien dalam proses pemeriksaan etik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Penggunaannya harus memiliki dasar pemrosesan yang sah, tujuan yang jelas, dan perlindungan yang memadai.

Tidak setiap penggunaan data medis harus selalu didasarkan pada persetujuan pasien karena undang-undang mengenal beberapa dasar pemrosesan lainnya. Namun, organisasi yang menggunakan data tersebut tetap harus mampu menjelaskan dasar hukum akses, tujuan penggunaan, pihak yang memperoleh akses, serta perlindungan kerahasiaannya. Pengawasan profesi tidak boleh mengorbankan hak pasien atas kerahasiaan informasi kesehatannya.

Mengembalikan pengawasan kepada tujuan utamanya

Kasus Dewan Etik PERKI dan Prof. Dasaad seharusnya tidak dibaca sebagai pertarungan antara dokter senior dan organisasi profesi. Setidaknya terdapat tiga persoalan berbeda yang harus diperiksa secara terpisah. Pertama, apakah tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan indikasi dan standar profesi? Kedua, apakah Dewan Etik memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan keputusan sebagaimana yang dipersoalkan? Ketiga, apakah proses pemeriksaan telah memenuhi prinsip keadilan prosedural, independensi, dan perlindungan data pasien? Jawaban atas satu persoalan tidak otomatis menentukan persoalan lainnya. Cacat prosedur tidak membuktikan bahwa tindakan medis telah benar. Sebaliknya, dugaan tindakan medis yang tidak sesuai standar juga tidak membenarkan penggunaan kewenangan yang melampaui batas.

Organisasi profesi perlu memastikan adanya pembagian kewenangan yang tegas antara mekanisme etik dan disiplin, aturan pengaduan yang transparan, perlindungan hak pembelaan, mekanisme penanganan konflik kepentingan, serta standar pembuktian medis yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, pengawasan sejawat tetap harus hidup dalam dunia kedokteran. Namun, pengawasan tersebut tidak boleh berubah menjadi kekuasaan tanpa batas. Profesi kedokteran membutuhkan keberanian untuk mengoreksi anggotanya. Akan tetapi, organisasi yang menjalankan fungsi pengawasan juga harus bersedia dikoreksi ketika kewenangan dan prosedurnya dipersoalkan. Sebab, legitimasi pengawasan tidak ditentukan oleh siapa yang diperiksa atau siapa yang memeriksa, melainkan oleh keabsahan kewenangan, integritas proses, kualitas pembuktian, dan keadilan keputusan.

informasi dalam artikel ini bersifat umum dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum atas suatu perkara tertentu 

Butuh Konsultasi Hukum?

Untuk konsultasi dan pendampingan hukum, silakan hubungi Anugrah Alqadri Law Office melalui WhatsApp:

📲 085343790542

Solusi Hukum yang Strategis, Profesional, dan Berintegritas.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketika Lelang Jaminan Kredit Dinyatakan Batal: Pelajaran Hukum bagi Debitur dan Kreditur

  Praktik perbankan, banyak masyarakat beranggapan bahwa apabila seorang debitur gagal membayar cicilan, maka bank dapat langsung melelang objek jaminan kapan saja. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Hukum Indonesia memang memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menjual objek jaminan apabila debitur cidera janji. Namun, pelaksanaan lelang tetap wajib memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Apabila prosedur tersebut dilanggar, maka lelang dapat dinyatakan cacat hukum bahkan dibatalkan oleh pengadilan. Hal inilah yang menjadi pelajaran penting dari salah satu putusan Pengadilan Negeri Kendari. Dalam perkara ini, seorang debitur memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar sekitar Rp650 juta dengan jaminan berupa sebidang tanah beserta rumah tinggal. Kredit tersebut memiliki jangka waktu sepuluh tahun. Beberapa tahun kemudian usaha debitur mengalami penurunan sehingga pembayaran angsuran menjadi macet. Setelah kredit dinyatakan bermasalah, bank menyerahkan proses pe...

Rekening Bank Tiba-Tiba Diblokir, Apakah Bank Bisa Melakukannya Sepihak?

  Dana di Rekening Tidak Selalu Bebas Dibekukan, Tetapi Ada Aturannya Bayangkan suatu hari Anda hendak melakukan transfer untuk membayar tagihan listrik, gaji karyawan, atau kewajiban usaha. Namun saat membuka layanan perbankan, ternyata rekening Anda tidak dapat digunakan karena telah diblokir. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah bank berhak memblokir rekening nasabah secara sepihak? Jawabannya tidak sesederhana "ya" atau "tidak". Dalam kondisi tertentu, hukum memang memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan pemblokiran rekening. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Kdi. Dalam perkara ini, identitas para pihak disamarkan. Seorang nasabah ( Tuan A ) menggugat sebuah bank ( Bank X ) karena rekening tabungannya diblokir. Saat pemblokiran dilakukan, dana yang tersimpan di dalam rekening tersebut mencapai...

Pasien Menggugat Dokter Mata: Penjelasan Hukum Tentang Malpraktik Medis

  Dalam pelayanan kesehatan, hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya bersifat medis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Ketika pasien merasa dirugikan akibat tindakan medis, mereka dapat menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Salah satu perkara yang pernah diperiksa di pengadilan berkaitan dengan dugaan kesalahan penanganan medis dalam tindakan operasi mata terhadap seorang pasien anak. Kasus ini memberikan gambaran penting mengenai batas antara pelanggaran disiplin profesi dokter dan pelanggaran hukum yang dapat digugat di pengadilan. Kronologi Singkat Perkara Perkara ini bermula ketika seorang bayi mengalami keluhan pada kedua matanya yang terlihat terdapat bercak putih. Orang tua pasien kemudian membawa anak tersebut ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis mata. Pasien kemudian beberapa kali melakukan pemeriksaan medis. Dalam salah satu kunjungan, dokter menyatakan bahwa kondisi kornea mata pasien masih terlihat baik dan tidak...