Dunia kedokteran memiliki tradisi senioritas yang tidak selalu mudah dipisahkan dari budaya profesional. Pengalaman dan kedudukan akademik sering kali menjadi sumber penghormatan. Namun, dalam kondisi tertentu, senioritas juga dapat menciptakan hambatan bagi dokter yang ingin menyampaikan kritik terhadap keputusan medis sejawatnya. Padahal, kemampuan mengoreksi praktik profesional merupakan salah satu fondasi keselamatan pasien. Karena itu, pengawasan sejawat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi profesi kedokteran, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional. Persoalannya adalah bagaimana pengawasan tersebut dijalankan tanpa melampaui kewenangan dan mengabaikan keadilan prosedural.
Kasus antara Dewan Etik Perhimpunan
Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dan Prof. Dr. dr. Dasaad
Mulijono, Sp.JP(K) memberikan gambaran mengenai persoalan tersebut. Berdasarkan
pemberitaan media, Dewan Etik PERKI menerbitkan SK Nomor 002/SK/DE PERKI/I/2026
tertanggal 21 Januari 2026 yang menyatakan Prof. Dasaad melakukan pelanggaran
etik berat. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan tindakan intervensi
kardiologi terhadap sejumlah pasien pada masa pandemi COVID-19, termasuk dugaan
tindakan medis berlebihan atau overtreatment.
Keputusan tersebut kemudian dikaitkan dengan rekomendasi mengenai penerbitan
sertifikat kompetensi tambahan Kardiologi Intervensi (SERKOM-KT). Pihak Prof.
Dasaad mempersoalkan kewenangan dan prosedur pemeriksaan, termasuk dugaan
rekayasa pengaduan. Sementara itu, Ketua Dewan Etik PERKI telah memberikan
klarifikasi dan membantah tuduhan yang diarahkan kepada pihaknya. Perbedaan keterangan
tersebut perlu ditempatkan secara proporsional. Dugaan yang dilaporkan kepada
aparat penegak hukum belum merupakan bukti terjadinya tindak pidana. Demikian
pula, keputusan etik internal tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh
substansi medis yang dipersoalkan.
Pengawasan
sejawat adalah kebutuhan profesi
Dalam pelayanan kesehatan, pasien berada pada posisi asimetri
informasi. Pasien umumnya tidak mempunyai kemampuan teknis untuk menilai apakah
suatu tindakan medis benar-benar diperlukan. Mereka mempercayakan keputusan
tersebut kepada dokter berdasarkan kompetensi dan integritas profesional. Dalam
situasi demikian, pengawasan sejawat menjadi penting. Dokter memiliki kapasitas
keilmuan untuk menilai indikasi medis, kesesuaian tindakan dengan standar
profesi, serta kemungkinan adanya tindakan yang tidak diperlukan. Selain itu,
budaya senioritas tidak boleh menjadi penghalang bagi koreksi profesional.
Dokter junior maupun tenaga kesehatan lainnya harus memiliki ruang yang aman
untuk menyampaikan kekhawatiran tanpa takut mengalami intimidasi atau
pembalasan profesional. Namun, prinsip ini berlaku dua arah. Seorang dokter
senior tidak boleh kebal dari evaluasi hanya karena gelar akademik dan
pengalamannya. Sebaliknya, organisasi profesi maupun pemeriksa etik juga tidak
boleh kebal dari evaluasi atas kewenangan dan prosedur yang digunakan.
Kewenangan etik
tidak boleh melampaui batas hukum
Di sinilah persoalan hukum menjadi
penting. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mekanisme
penegakan disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Majelis Disiplin
Profesi (MDP), sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan ketentuan terkait.
Sementara itu, mekanisme etik internal organisasi profesi mempunyai ruang
lingkup dan dasar pengaturan tersendiri yang perlu ditelusuri melalui anggaran
dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan organisasi yang berlaku. Keduanya
tidak boleh dicampuradukkan. Organisasi profesi dapat menjalankan fungsi etik
sepanjang mempunyai dasar kewenangan yang sah. Akan tetapi, kewenangan tersebut
tidak otomatis memberikan hak untuk menentukan status disiplin seseorang atau
mengambil keputusan administratif mengenai sertifikasi kompetensi yang menjadi
kewenangan lembaga lain. Dalam konteks perkara ini, pertanyaan mendasarnya
adalah apakah keputusan Dewan Etik PERKI masih berada dalam ranah penegakan
etik internal atau telah memasuki wilayah kewenangan lembaga lain. Apabila
suatu rekomendasi berpotensi memengaruhi sertifikasi kompetensi, harus
diperiksa siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan akhir dan apa
dasar hukum yang digunakan. Kewenangan tidak cukup dibangun berdasarkan
kebiasaan organisasi atau alasan menjaga kehormatan profesi.
Keadilan
prosedural bukan sekadar formalitas
Persoalan berikutnya adalah hak membela
diri. Setiap pemeriksaan yang berpotensi memengaruhi reputasi dan karier
profesional seseorang harus memberikan kesempatan pembelaan yang nyata. Pihak
yang diperiksa semestinya mengetahui substansi tuduhan, memperoleh kesempatan
memberikan penjelasan, mengajukan bukti tandingan, dan menerima keputusan
beserta pertimbangannya. Dalam perkara Prof. Dasaad, pihaknya mempersoalkan
proses pemanggilan dan penyampaian salinan keputusan. Apabila benar terdapat
ketentuan internal yang mensyaratkan jumlah pemanggilan tertentu,
pelaksanaannya harus diuji berdasarkan aturan yang berlaku ketika pemeriksaan
dilakukan. Meski demikian, tidak setiap kekurangan prosedural otomatis
membatalkan keputusan. Harus dinilai apakah ketentuan tersebut bersifat wajib,
apakah pelanggarannya terbukti, dan apakah kekurangan itu secara material
memengaruhi hak pembelaan atau keabsahan keputusan. Keadilan prosedural bukan
hanya persoalan administratif. Ia merupakan syarat agar suatu keputusan dapat
dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, independensi pemeriksa juga
harus dijamin. Pengawasan sejawat memiliki kerentanan karena pemeriksa dan
pihak yang diperiksa berasal dari lingkungan profesional yang sama. Hubungan
profesional, persaingan praktik, maupun kepentingan organisasi berpotensi
memengaruhi objektivitas. Karena itu, mekanisme pengungkapan konflik
kepentingan dan penggunaan penilai ahli yang independen perlu menjadi bagian
dari tata kelola organisasi profesi.
Keselamatan
pasien dan kerahasiaan medis harus berjalan bersama
Persoalan overtreatment tidak dapat
diselesaikan hanya melalui perdebatan antara pihak yang mendukung atau menolak
tindakan seorang dokter. Penilaian harus memperhatikan kondisi klinis pasien,
hasil pemeriksaan angiografi, indikasi tindakan, pedoman klinis yang relevan,
serta standar profesi pada saat tindakan dilakukan. Tindakan medis yang
dipersoalkan tidak otomatis merupakan tindak pidana, kelalaian medis, atau
pelanggaran disiplin. Masing-masing mempunyai unsur dan mekanisme pembuktian
berbeda. Hal lain yang tidak kalah penting adalah penggunaan rekam medis dan
rekaman angiografi enam pasien dalam proses pemeriksaan etik. Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menggolongkan data
kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Penggunaannya harus
memiliki dasar pemrosesan yang sah, tujuan yang jelas, dan perlindungan yang
memadai.
Tidak setiap penggunaan data medis
harus selalu didasarkan pada persetujuan pasien karena undang-undang mengenal
beberapa dasar pemrosesan lainnya. Namun, organisasi yang menggunakan data
tersebut tetap harus mampu menjelaskan dasar hukum akses, tujuan penggunaan,
pihak yang memperoleh akses, serta perlindungan kerahasiaannya. Pengawasan
profesi tidak boleh mengorbankan hak pasien atas kerahasiaan informasi
kesehatannya.
Mengembalikan
pengawasan kepada tujuan utamanya
Kasus Dewan Etik PERKI dan Prof.
Dasaad seharusnya tidak dibaca sebagai pertarungan antara dokter senior dan
organisasi profesi. Setidaknya terdapat tiga persoalan berbeda yang harus
diperiksa secara terpisah. Pertama, apakah tindakan medis yang dilakukan telah
sesuai dengan indikasi dan standar profesi? Kedua, apakah Dewan Etik memiliki
kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan keputusan sebagaimana
yang dipersoalkan? Ketiga, apakah proses pemeriksaan telah memenuhi prinsip
keadilan prosedural, independensi, dan perlindungan data pasien? Jawaban atas
satu persoalan tidak otomatis menentukan persoalan lainnya. Cacat prosedur
tidak membuktikan bahwa tindakan medis telah benar. Sebaliknya, dugaan tindakan
medis yang tidak sesuai standar juga tidak membenarkan penggunaan kewenangan
yang melampaui batas.
Organisasi profesi perlu memastikan
adanya pembagian kewenangan yang tegas antara mekanisme etik dan disiplin,
aturan pengaduan yang transparan, perlindungan hak pembelaan, mekanisme
penanganan konflik kepentingan, serta standar pembuktian medis yang dapat
dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, pengawasan sejawat tetap harus hidup
dalam dunia kedokteran. Namun, pengawasan tersebut tidak boleh berubah menjadi
kekuasaan tanpa batas. Profesi kedokteran membutuhkan keberanian untuk
mengoreksi anggotanya. Akan tetapi, organisasi yang menjalankan fungsi
pengawasan juga harus bersedia dikoreksi ketika kewenangan dan prosedurnya
dipersoalkan. Sebab, legitimasi pengawasan tidak ditentukan oleh siapa yang
diperiksa atau siapa yang memeriksa, melainkan oleh keabsahan kewenangan,
integritas proses, kualitas pembuktian, dan keadilan keputusan.
informasi dalam artikel ini bersifat umum dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum atas suatu perkara tertentu
Butuh Konsultasi Hukum?
Untuk konsultasi dan pendampingan hukum, silakan hubungi Anugrah Alqadri Law Office melalui WhatsApp:
📲 085343790542
Solusi Hukum yang Strategis, Profesional, dan Berintegritas.

Komentar
Posting Komentar