ANUGRAH ALQADRI LAW OFFICE

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 yang secara khusus mengatur kembali praktik alih daya (outsourcing) di Indonesia. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari perubahan dalam rezim hukum ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja dan putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membawa implikasi hukum yang signifikan bagi perusahaan. Pembatasan Jenis Pekerjaan Outsourcing Regulasi terbaru menegaskan bahwa outsourcing hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penunjang, seperti layanan kebersihan, keamanan, katering, transportasi pekerja, dan layanan operasional lainnya. Dengan demikian, perusahaan tidak lagi memiliki keleluasaan untuk mengalihdayakan pekerjaan yang merupakan bagian inti dari bisnisnya. Kewajiban Perjanjian dan Perlindungan Pekerja Perjanjian alih daya wajib dibuat secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat: jenis pekerjaan jangka waktu jumlah p...

  Sebuah proyek besar pembangunan Gedung Rumah Sakit di Kabupaten Bogor tahun 2021 kini menjadi sorotan setelah diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Proyek dengan nilai lebih dari Rp100 miliar ini diduga tidak berjalan secara kompetitif sebagaimana mestinya. Dalam perkara ini, KPPU menilai adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu larangan persekongkolan dalam tender. Secara sederhana, aturan ini melarang peserta tender bekerja sama secara diam-diam untuk mengatur siapa yang akan menang. Kasus ini melibatkan dua perusahaan peserta tender serta panitia pengadaan. Salah satu perusahaan akhirnya keluar sebagai pemenang, namun proses menuju kemenangan tersebut dinilai tidak wajar. Kecurigaan mulai muncul dari hal-hal teknis yang tampak sederhana, tetapi signifikan. Misalnya, dua perusahaan peserta diketahui mengakses sistem tender dari alamat internet (IP address) yang sama, bahkan dalam waktu yang berdekatan. Dalam praktik...

  Sengketa utang piutang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, persoalan ini bahkan berlanjut hingga ke pengadilan, terutama ketika salah satu pihak tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya. Salah satu situasi yang cukup sering terjadi adalah ketika pihak yang meminjam uang meninggal dunia, sehingga persoalan utang kemudian melibatkan ahli warisnya. Kasus seperti ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat tentang bagaimana hukum perdata mengatur utang piutang, tanggung jawab ahli waris, serta pentingnya penyusunan gugatan yang benar dalam proses peradilan. Sengketa dalam perkara ini bermula dari hubungan perkenalan antara dua orang yang kemudian berkembang menjadi hubungan pinjam meminjam uang. Awalnya terdapat rencana transaksi jual beli suatu aset berupa lahan tambak. Namun karena calon pembeli belum memiliki dana yang cukup, transaksi tersebut tidak terlaksana. Dalam perjalanan hubungan tersebut, pihak pemilik aset kemudian meminta bantuan berupa ...

  Perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir ketika konflik dalam rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan. Dalam hukum Indonesia, perceraian tidak bisa dilakukan secara sepihak atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga. Perceraian harus diputuskan oleh pengadilan agar sah secara hukum. Banyak kasus perceraian yang terjadi karena hubungan suami istri sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, atau salah satu pihak menjalin hubungan dengan orang lain. Kondisi seperti ini dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Artikel ini menjelaskan secara umum bagaimana proses perceraian dapat terjadi berdasarkan praktik perkara yang sering muncul di pengadilan. Awal Sebuah Pernikahan Dalam suatu kasus perceraian, sepasang suami istri menikah secara sah menurut agama dan kemudian mencatatkan perkawinannya di instansi pencatatan sipil. Dari perkawinan tersebut lahir beberapa orang anak. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik. ...

  Dalam pelayanan kesehatan, hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya bersifat medis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Ketika pasien merasa dirugikan akibat tindakan medis, mereka dapat menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Salah satu perkara yang pernah diperiksa di pengadilan berkaitan dengan dugaan kesalahan penanganan medis dalam tindakan operasi mata terhadap seorang pasien anak. Kasus ini memberikan gambaran penting mengenai batas antara pelanggaran disiplin profesi dokter dan pelanggaran hukum yang dapat digugat di pengadilan. Kronologi Singkat Perkara Perkara ini bermula ketika seorang bayi mengalami keluhan pada kedua matanya yang terlihat terdapat bercak putih. Orang tua pasien kemudian membawa anak tersebut ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis mata. Pasien kemudian beberapa kali melakukan pemeriksaan medis. Dalam salah satu kunjungan, dokter menyatakan bahwa kondisi kornea mata pasien masih terlihat baik dan tidak...

  Dalam pelayanan kesehatan, pasien dan tenaga medis memiliki hubungan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul sengketa ketika pasien atau keluarga merasa mengalami kerugian akibat tindakan medis. Salah satu perkara yang pernah diperiksa di pengadilan menunjukkan bagaimana sengketa antara keluarga pasien dan rumah sakit dapat berujung pada gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum.  Kasus ini memberikan gambaran penting bagi masyarakat mengenai batasan tanggung jawab tenaga medis serta hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kronologi Singkat Perkara Perkara ini bermula ketika seorang anak mengalami demam selama beberapa hari dan kemudian dibawa oleh orang tuanya ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pada tanggal tertentu, pasien kemudian menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut dan berada dalam pengawasan seorang dokter yang menangani perawatannya. Selama menjalani perawata...