ANUGRAH ALQADRI LAW OFFICE

  Kontrak merupakan fondasi utama yang menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Namun, tidak jarang terjadi keadaan di mana pekerjaan telah diselesaikan sesuai kesepakatan, tetapi pembayaran yang dijanjikan tidak kunjung dilaksanakan. Situasi seperti ini dikenal dalam hukum perdata sebagai wanprestasi . Sebuah perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar memberikan gambaran nyata mengenai risiko hukum yang dapat timbul ketika kewajiban pembayaran dalam suatu kontrak diabaikan selama bertahun-tahun. Perkara bermula dari sebuah perjanjian pekerjaan penimbunan lahan antara pemilik lahan dan kontraktor penimbunan yang dibuat pada tahun 2013. Dalam kontrak tersebut disepakati pekerjaan penimbunan lahan seluas kurang lebih 2,78 hektare dengan nilai pekerjaan mencapai miliaran rupiah. Kontrak juga mengatur tahapan pembayaran berdasarkan progres pekerjaan, mulai dari uang muka hingga pembayaran setelah pekerjaan selesai 100 persen. Pekerjaan kemudian dilaksanakan oleh kontraktor s...

  Berbagai diskusi mengenai pelayaran, perdagangan internasional, maupun industri perkapalan, sering muncul anggapan bahwa terdapat satu sistem "hukum maritim internasional" yang berlaku secara universal bagi seluruh kapal dan pelaku usaha maritim di dunia. Anggapan tersebut sebenarnya merupakan salah satu kesalahpahaman yang paling umum dalam praktik hukum maritim. Faktanya, hukum maritim internasional bukanlah satu sistem hukum tunggal yang berdiri sendiri. Sebaliknya, hukum maritim modern merupakan suatu jaringan kompleks yang terdiri dari berbagai rezim hukum yang saling berinteraksi dan terkadang saling tumpang tindih. Bagi pemilik kapal, operator pelayaran, perusahaan logistik, eksportir, importir, hingga awak kapal, memahami kompleksitas ini sangat penting karena setiap sengketa maritim hampir selalu melibatkan lebih dari satu sistem hukum sekaligus. Hukum Maritim Modern: Sebuah Sistem Multi-Lapis Hukum maritim modern berkembang seiring globalisasi perdagangan dunia. S...

  Pengambilalihan saham atau akuisisi perusahaan adalah hal yang lazim dilakukan untuk memperluas usaha, memperkuat layanan, atau meningkatkan nilai bisnis. Namun, tidak semua pelaku usaha memahami bahwa transaksi semacam ini memiliki kewajiban hukum yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban penting adalah melaporkan akuisisi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Jika terlambat, perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa denda miliaran rupiah, meskipun transaksi tersebut tidak menimbulkan praktik monopoli. Hal inilah yang terlihat dalam sebuah perkara keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2024. Duduk Perkara Singkat Sebuah perusahaan besar di sektor kesehatan mengambil alih hampir seluruh saham rumah sakit swasta di daerah Sumatera. Akuisisi tersebut dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dengan tujuan memperluas layanan kesehatan dan memperkuat fasilitas medis. Perusahaan pengakuisisi kemudian menyampaikan pemberitahuan tran...

  Di sebuah sudut Kota Makassar, seorang perempuan muda akhirnya memutuskan sesuatu yang selama bertahun-tahun ia tahan dalam diam: mengakhiri perkawinannya melalui jalur hukum. Bukan karena satu pertengkaran besar.Bukan pula karena emosi sesaat.Melainkan karena penantian yang terlalu panjang. Sebut saja perempuan itu “Maria” dan suaminya “Daniel” bukan nama sebenarnya. Keduanya menikah sekitar tahun 2014. Pernikahan mereka tercatat secara resmi dan dari hubungan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki yang menjadi pusat harapan keluarga kecil itu. Pada awal pernikahan, kehidupan mereka terlihat normal seperti pasangan muda pada umumnya. Mereka tinggal bersama di Makassar, bekerja, membangun rumah tangga, dan mencoba menjalani kehidupan baru sebagai suami istri.Namun waktu perlahan mengubah keadaan. Ketika Komunikasi Mulai Hilang Menurut cerita yang terungkap di persidangan, Daniel kemudian pergi bekerja ke luar negeri. Awalnya, kepergian itu mungkin dianggap sebagai bentuk perjua...

  Pada kehidupan sehari-hari, tidak sedikit masyarakat yang memandang pengacara pidana dengan kacamata yang sederhana bahkan cenderung keliru. Profesi ini kerap diasosiasikan sebagai “pembela orang bersalah,” seolah-olah tugasnya hanya mencari cara agar pelaku kejahatan terbebas dari hukuman. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, peran advokat pidana justru merupakan salah satu elemen paling penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem hukum. Pandangan ini mulai bergeser ketika kita melihat bagaimana praktik hukum dijalankan, baik di tingkat internasional maupun dalam konteks Indonesia. Dari sana, kita bisa memahami bahwa hukum pidana bukan hanya soal menghukum, melainkan juga memastikan bahwa setiap proses berjalan secara adil. Salah satu prinsip mendasar yang menjadi fondasi adalah bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pembelaan hukum. Prinsip ini bukan sekadar teori, tetapi telah diatur secara jelas dalam hukum Indonesia, khususnya dalam KUHA...