ANUGRAH ALQADRI LAW OFFICE

  Sengketa utang piutang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, persoalan ini bahkan berlanjut hingga ke pengadilan, terutama ketika salah satu pihak tidak lagi dapat memenuhi kewajibannya. Salah satu situasi yang cukup sering terjadi adalah ketika pihak yang meminjam uang meninggal dunia, sehingga persoalan utang kemudian melibatkan ahli warisnya. Kasus seperti ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat tentang bagaimana hukum perdata mengatur utang piutang, tanggung jawab ahli waris, serta pentingnya penyusunan gugatan yang benar dalam proses peradilan. Sengketa dalam perkara ini bermula dari hubungan perkenalan antara dua orang yang kemudian berkembang menjadi hubungan pinjam meminjam uang. Awalnya terdapat rencana transaksi jual beli suatu aset berupa lahan tambak. Namun karena calon pembeli belum memiliki dana yang cukup, transaksi tersebut tidak terlaksana. Dalam perjalanan hubungan tersebut, pihak pemilik aset kemudian meminta bantuan berupa ...

  Perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir ketika konflik dalam rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikan. Dalam hukum Indonesia, perceraian tidak bisa dilakukan secara sepihak atau hanya berdasarkan kesepakatan keluarga. Perceraian harus diputuskan oleh pengadilan agar sah secara hukum. Banyak kasus perceraian yang terjadi karena hubungan suami istri sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, atau salah satu pihak menjalin hubungan dengan orang lain. Kondisi seperti ini dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Artikel ini menjelaskan secara umum bagaimana proses perceraian dapat terjadi berdasarkan praktik perkara yang sering muncul di pengadilan. Awal Sebuah Pernikahan Dalam suatu kasus perceraian, sepasang suami istri menikah secara sah menurut agama dan kemudian mencatatkan perkawinannya di instansi pencatatan sipil. Dari perkawinan tersebut lahir beberapa orang anak. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik. ...

  Dalam pelayanan kesehatan, hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya bersifat medis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Ketika pasien merasa dirugikan akibat tindakan medis, mereka dapat menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Salah satu perkara yang pernah diperiksa di pengadilan berkaitan dengan dugaan kesalahan penanganan medis dalam tindakan operasi mata terhadap seorang pasien anak. Kasus ini memberikan gambaran penting mengenai batas antara pelanggaran disiplin profesi dokter dan pelanggaran hukum yang dapat digugat di pengadilan. Kronologi Singkat Perkara Perkara ini bermula ketika seorang bayi mengalami keluhan pada kedua matanya yang terlihat terdapat bercak putih. Orang tua pasien kemudian membawa anak tersebut ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis mata. Pasien kemudian beberapa kali melakukan pemeriksaan medis. Dalam salah satu kunjungan, dokter menyatakan bahwa kondisi kornea mata pasien masih terlihat baik dan tidak...

  Dalam pelayanan kesehatan, pasien dan tenaga medis memiliki hubungan hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul sengketa ketika pasien atau keluarga merasa mengalami kerugian akibat tindakan medis. Salah satu perkara yang pernah diperiksa di pengadilan menunjukkan bagaimana sengketa antara keluarga pasien dan rumah sakit dapat berujung pada gugatan perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum.  Kasus ini memberikan gambaran penting bagi masyarakat mengenai batasan tanggung jawab tenaga medis serta hak pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Kronologi Singkat Perkara Perkara ini bermula ketika seorang anak mengalami demam selama beberapa hari dan kemudian dibawa oleh orang tuanya ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Pada tanggal tertentu, pasien kemudian menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut dan berada dalam pengawasan seorang dokter yang menangani perawatannya. Selama menjalani perawata...

  Pemutusan hubungan kerja (PHK) sering menimbulkan sengketa antara pekerja dan perusahaan. Tidak jarang pekerja merasa diberhentikan secara tidak adil, sementara perusahaan menilai PHK dilakukan karena pelanggaran aturan kerja. Sebuah perkara di Pengadilan Hubungan Industrial menunjukkan bagaimana hakim menilai sengketa tersebut dan menentukan hak-hak pekerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat mengenai bagaimana hukum memandang PHK dan hak pekerja setelah hubungan kerja berakhir. Kronologi Singkat Perkara Dalam perkara ini, seorang pekerja yang telah bekerja di sebuah perusahaan ritel selama kurang lebih empat tahun menggugat perusahaan karena tidak menerima keputusan pemutusan hubungan kerja yang diberikan kepadanya. Pekerja tersebut bekerja dengan posisi pengawas toko dan menerima upah sekitar Rp4.100.000 per bulan.Perselisihan bermula ketika perusahaan menuduh pekerja tersebut melakukan pelanggaran yang dianggap mer...

Pemutusan hubungan kerja (PHK) seringkali menjadi persoalan serius, apalagi jika dilakukan dengan alasan pelanggaran berat atau fraud . Banyak pekerja bertanya: apakah jika saya di-PHK karena kesalahan, saya masih punya hak? Melalui salah satu putusan Pengadilan Hubungan Industrial di Makassar, kita bisa memahami bagaimana hukum memandang situasi ini secara lebih jelas. Perkara ini melibatkan dua orang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan pembiayaan. Mereka di-PHK oleh perusahaan dengan alasan melakukan pelanggaran dalam pekerjaan, antara lain: Dugaan penggunaan dana konsumen Pelanggaran prosedur penagihan Keterlibatan pihak luar tanpa izin perusahaan Pekerja merasa PHK tersebut tidak adil dan menggugat perusahaan untuk menuntut hak-haknya, termasuk pesangon. Kasus ini pada dasarnya membahas tiga hal penting: 1. Apakah PHK tersebut sah? Perusahaan menyatakan bahwa tindakan pekerja termasuk pelanggaran berat (fraud) sehingga PHK dapat dilakukan. Di sisi...