Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari November, 2026

Mengenal Perjanjian Pra Nikah, Bukan Tanda Tidak Percaya, tetapi Bentuk Keterbukaan dalam Pernikahan.

       Belakangan ini, masyarakat ramai membicarakan kabar mengenai pasangan pengantin di Desa Bontotangnga, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, yang dikabarkan berpisah setelah sekitar lima bulan menikah. Beredar informasi mengenai permintaan pengembalian uang panaik sebesar Rp100 juta dari pihak mempelai laki-laki. Namun, sebagaimana diberitakan Tribun Timur, informasi mengenai permintaan pengembalian uang tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih dalam pendalaman pihak terkait. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kita terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar atau salah dalam peristiwa tersebut. Terlepas dari persoalan yang sedang terjadi, kabar ini mengingatkan kita pada satu hal yang sering kali luput dibicarakan sebelum pernikahan: kesepakatan mengenai keuangan, harta, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Tidak sedikit pasangan yang begitu sibuk mempersiapkan hari pernikahan, mulai dari tempat acara, pakaian, undangan, hingga biaya...

Pengawasan Sejawat Dokter dan Batas Kewenangan Organisasi Profesi

  Dunia kedokteran memiliki tradisi senioritas yang tidak selalu mudah dipisahkan dari budaya profesional. Pengalaman dan kedudukan akademik sering kali menjadi sumber penghormatan. Namun, dalam kondisi tertentu, senioritas juga dapat menciptakan hambatan bagi dokter yang ingin menyampaikan kritik terhadap keputusan medis sejawatnya. Padahal, kemampuan mengoreksi praktik profesional merupakan salah satu fondasi keselamatan pasien. Karena itu, pengawasan sejawat seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi profesi kedokteran, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional. Persoalannya adalah bagaimana pengawasan tersebut dijalankan tanpa melampaui kewenangan dan mengabaikan keadilan prosedural. Kasus antara Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dan Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K) memberikan gambaran mengenai persoalan tersebut. Berdasarkan pemberitaan media, Dewan Etik PERKI menerbitkan SK Nomor 002/SK/DE PERKI/I/2026 tertangg...