Mengenal Perjanjian Pra Nikah, Bukan Tanda Tidak Percaya, tetapi Bentuk Keterbukaan dalam Pernikahan.
Belakangan
ini, masyarakat ramai membicarakan kabar mengenai pasangan pengantin di Desa
Bontotangnga, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, yang dikabarkan berpisah
setelah sekitar lima bulan menikah. Beredar informasi mengenai permintaan
pengembalian uang panaik sebesar Rp100 juta dari pihak mempelai laki-laki. Namun,
sebagaimana diberitakan Tribun Timur, informasi mengenai permintaan
pengembalian uang tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih dalam
pendalaman pihak terkait. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kita
terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar atau salah dalam peristiwa tersebut.
Terlepas dari persoalan yang sedang terjadi, kabar ini mengingatkan kita pada
satu hal yang sering kali luput dibicarakan sebelum pernikahan: kesepakatan
mengenai keuangan, harta, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.
Tidak
sedikit pasangan yang begitu sibuk mempersiapkan hari pernikahan, mulai dari
tempat acara, pakaian, undangan, hingga biaya pesta, tetapi belum benar-benar
membicarakan bagaimana hubungan keuangan dan kepemilikan harta mereka setelah
menikah. Padahal, pembicaraan tersebut bukan sesuatu yang tabu. Justru,
keterbukaan sebelum menikah dapat membantu pasangan memahami hak, kewajiban,
dan konsekuensi hukum dari kehidupan bersama yang akan mereka jalani.
Apa
Perjanjian Pra Nikah?
Perjanjian
pra nikah, atau dalam istilah hukum disebut perjanjian perkawinan, merupakan
kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri, maupun oleh pasangan
yang telah menikah, untuk mengatur hal-hal tertentu dalam hubungan perkawinan
mereka. Perjanjian ini sering kali identik dengan pengaturan harta, tetapi pada
dasarnya pembahasannya berkaitan dengan bagaimana pasangan mengatur kepentingan
mereka secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum,
agama, dan kesusilaan. Dasar hukum perjanjian perkawinan dapat ditemukan dalam
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah
mengalami perubahan, serta perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, perjanjian perkawinan tidak
lagi terbatas pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian juga
dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, dengan persetujuan kedua belah
pihak. Artinya, pasangan yang telah menikah pun masih memiliki kesempatan untuk
menyusun kesepakatan perkawinan apabila memang diperlukan.
Mengapa
Perjanjian Pra Nikah Seringkali Dianggap Tabu?
Di
sebagian masyarakat, perjanjian pra nikah masih dianggap sebagai tanda
ketidakpercayaan terhadap pasangan. Ada pula yang menganggap perjanjian
tersebut sebagai bentuk persiapan apabila suatu hari pernikahan berakhir.Pandangan
seperti ini dapat dipahami karena pernikahan pada umumnya dibangun atas dasar
cinta, kepercayaan, komitmen, dan harapan untuk hidup bersama. Namun,
perjanjian perkawinan tidak semestinya dipahami semata-mata sebagai persiapan
menghadapi perceraian. Pernikahan juga merupakan hubungan yang memiliki
konsekuensi hukum. Di dalamnya dapat terdapat kepemilikan rumah, tanah, kendaraan,
tabungan, usaha, utang, maupun tanggung jawab finansial lainnya.
Ketika
hal-hal tersebut tidak dibicarakan secara terbuka, perbedaan pemahaman dapat
muncul di kemudian hari. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk
memperjelas kesepakatan, bukan untuk mengurangi kepercayaan. Dengan mengetahui
apa yang disepakati sejak awal, pasangan dapat membangun kehidupan rumah tangga
dengan pemahaman yang lebih baik.
Apa
Saja yang Dapat Diatur dalam Perjanjian Perkawinan?
Isi
perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing
pasangan. Tidak semua pasangan memiliki kondisi keuangan, pekerjaan, maupun
kepemilikan harta yang sama. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk
diatur antara lain:
1. Pengaturan harta bersama dan
harta masing-masing
Dalam
hukum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya
merupakan harta bersama, kecuali terdapat pengaturan lain yang sah. Pasangan
dapat menyepakati pengaturan mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta,
termasuk apakah harta tertentu akan dipisahkan atau tetap dikelola bersama.
2. Harta yang dimiliki sebelum
menikah
Rumah,
tanah, kendaraan, tabungan, maupun aset lain yang telah dimiliki sebelum
perkawinan dapat menjadi bagian dari pembahasan. Pengaturan ini dapat membantu
memperjelas status dan pengelolaan aset yang telah dimiliki masing-masing pihak
sebelum menikah.
3. Tanggung jawab atas utang
Utang
merupakan salah satu hal yang sering kali tidak dibicarakan secara terbuka
sebelum pernikahan. Pasangan dapat membahas bagaimana tanggung jawab atas utang
yang telah ada sebelum perkawinan maupun utang yang timbul selama perkawinan,
termasuk pengaturan hubungan tanggung jawab tersebut terhadap harta
masing-masing.
4. Pengelolaan usaha dan kepentingan
bisnis
Bagi
pasangan yang memiliki usaha, bekerja sebagai pengusaha, atau memiliki
kepentingan dalam suatu perusahaan, pengaturan mengenai aset bisnis,
pengelolaan usaha, dan kepentingan finansial dapat menjadi hal yang penting. Pengaturan
yang jelas dapat membantu mengurangi risiko konflik yang berhubungan dengan
kepentingan bisnis maupun kehidupan rumah tangga.
Bagaimana
dengan Uang Panaik, Mahar, dan Seserahan?
Dalam
tradisi Bugis-Makassar, uang panaik memiliki nilai sosial, budaya, dan simbolik
yang penting dalam proses perkawinan. Namun, uang panaik tidak dapat begitu
saja disamakan dengan mahar dalam hukum Islam. Mahar merupakan pemberian yang
menjadi hak istri dalam perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Sementara
itu, uang panaik dalam tradisi Bugis-Makassar memiliki kedudukan dan pemaknaan
adat yang berbeda, dengan praktik yang dapat beragam di setiap keluarga maupun
daerah. Demikian pula dengan seserahan dan berbagai pemberian dalam proses
perkawinan. Penentuan status, peruntukan, dan konsekuensi hukum atas pemberian
tersebut tidak selalu dapat disamaratakan.
Apabila suatu pemberian telah
diserahkan dalam rangkaian perkawinan, kemudian terjadi perpisahan, apakah
pemberian itu wajib dikembalikan?
Jawabannya
tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa perkawinan telah berakhir.
Penilaian hukum perlu mempertimbangkan jenis pemberian, siapa penerima dan
pemberinya, tujuan pemberian, kesepakatan yang ada, serta fakta dan ketentuan
hukum yang relevan. Karena itu, apabila keluarga atau pasangan ingin
menghindari perbedaan pemahaman, beberapa hal dapat dilakukan sejak awal:
- Membicarakan secara terbuka jumlah dan peruntukan uang
panaik.
- Memahami siapa yang menerima dan bagaimana uang
tersebut digunakan.
- Menyepakati hal-hal yang dianggap penting oleh kedua
keluarga.
- Membuat dokumentasi kesepakatan apabila diperlukan.
- Berkonsultasi dengan notaris atau penasihat hukum untuk
memahami bentuk kesepakatan yang tepat.
Perlu
dipahami bahwa perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan pada
dasarnya mengatur hubungan hukum antara suami dan istri. Sementara itu,
kesepakatan yang melibatkan keluarga mengenai pemberian atau kepentingan
lainnya perlu dilihat berdasarkan pihak yang terlibat, isi kesepakatan, serta bentuk
hukum yang tepat.
Bagaimana
Cara Membuat Perjanjian Perkawinan?
Membuat
perjanjian perkawinan tidak harus dilakukan dengan suasana yang penuh
ketegangan. Prosesnya dapat dimulai dengan komunikasi yang terbuka antara
pasangan. Secara umum, langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
Pertama, diskusikan bersama
pasangan.
Bicarakan
hal-hal yang ingin diatur, seperti kepemilikan harta, utang, pengelolaan usaha,
maupun pengaturan keuangan rumah tangga. Pastikan kesepakatan dibuat atas dasar
persetujuan bersama, bukan tekanan dari salah satu pihak.
Kedua, konsultasikan isi perjanjian.
Pasangan
dapat berkonsultasi dengan notaris atau penasihat hukum untuk memahami
ketentuan yang dapat dimasukkan, konsekuensi hukumnya, serta bagaimana
perjanjian tersebut disusun agar tidak bertentangan dengan hukum.
Ketiga, susun perjanjian secara
tertulis.
Perjanjian
perlu dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan kehendak kedua
belah pihak. Pengaturan yang tidak jelas justru dapat menimbulkan persoalan
baru.
Keempat, perhatikan pencatatan dan
keberlakuannya.
Perjanjian
perkawinan perlu memperhatikan ketentuan mengenai pengesahan atau pencatatan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkembangan hukum
yang berlaku, termasuk agar dapat diketahui dan diperhatikan oleh pihak ketiga
yang berkepentingan. Bagi pasangan yang telah menikah dan ingin membuat
perjanjian perkawinan, hal tersebut juga dimungkinkan berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dengan memperhatikan persyaratan
dan konsekuensi hukum yang berlaku.
Pernikahan
Membutuhkan Kepercayaan, tetapi Juga Kejelasan
Perjanjian
perkawinan tidak menjamin bahwa sebuah rumah tangga akan selalu berjalan tanpa
masalah. Tidak ada dokumen hukum yang dapat menggantikan komunikasi, tanggung
jawab, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pasangan. Namun, keterbukaan mengenai
keuangan, harta, utang, dan kesepakatan keluarga merupakan bagian penting dari
membangun kehidupan bersama. Perjanjian perkawinan bukan tentang siapa yang
lebih kaya, siapa yang lebih berkuasa, atau siapa yang sedang mempersiapkan
perpisahan. Ia dapat menjadi ruang bagi pasangan untuk saling memahami dan
menyepakati bagaimana kepentingan mereka akan dilindungi.
Sebelum
melangkah ke pelaminan, mungkin ada baiknya pasangan tidak hanya bertanya
tentang konsep pesta, jumlah undangan, atau tempat acara, tetapi juga tentang
hal-hal yang akan menjadi bagian dari kehidupan mereka setelah pernikahan. Karena
keterbukaan sebelum menikah bukanlah bentuk ketidakpercayaan. Dalam kondisi
tertentu, keterbukaan justru merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pasangan
dan kehidupan yang akan dibangun bersama.
Artikel
ini disusun sebagai informasi dan edukasi hukum bagi masyarakat umum, bukan
sebagai pendapat hukum terhadap pihak-pihak dalam peristiwa yang diberitakan
maupun sebagai nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk konsultasi mengenai
perjanjian perkawinan dan pengaturan harta dalam perkawinan, silakan
berkonsultasi dengan notaris atau penasihat hukum.
Anugrah Alqadri Law Office (AALO)
Trusted. Strategic. Reliable.

Komentar
Posting Komentar