Langsung ke konten utama

Mengenal Perjanjian Pra Nikah, Bukan Tanda Tidak Percaya, tetapi Bentuk Keterbukaan dalam Pernikahan.

 


    Belakangan ini, masyarakat ramai membicarakan kabar mengenai pasangan pengantin di Desa Bontotangnga, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, yang dikabarkan berpisah setelah sekitar lima bulan menikah. Beredar informasi mengenai permintaan pengembalian uang panaik sebesar Rp100 juta dari pihak mempelai laki-laki. Namun, sebagaimana diberitakan Tribun Timur, informasi mengenai permintaan pengembalian uang tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan masih dalam pendalaman pihak terkait. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kita terburu-buru menyimpulkan siapa yang benar atau salah dalam peristiwa tersebut. Terlepas dari persoalan yang sedang terjadi, kabar ini mengingatkan kita pada satu hal yang sering kali luput dibicarakan sebelum pernikahan: kesepakatan mengenai keuangan, harta, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

Tidak sedikit pasangan yang begitu sibuk mempersiapkan hari pernikahan, mulai dari tempat acara, pakaian, undangan, hingga biaya pesta, tetapi belum benar-benar membicarakan bagaimana hubungan keuangan dan kepemilikan harta mereka setelah menikah. Padahal, pembicaraan tersebut bukan sesuatu yang tabu. Justru, keterbukaan sebelum menikah dapat membantu pasangan memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari kehidupan bersama yang akan mereka jalani.

Apa Perjanjian Pra Nikah?

    Perjanjian pra nikah, atau dalam istilah hukum disebut perjanjian perkawinan, merupakan kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan calon istri, maupun oleh pasangan yang telah menikah, untuk mengatur hal-hal tertentu dalam hubungan perkawinan mereka. Perjanjian ini sering kali identik dengan pengaturan harta, tetapi pada dasarnya pembahasannya berkaitan dengan bagaimana pasangan mengatur kepentingan mereka secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan. Dasar hukum perjanjian perkawinan dapat ditemukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah mengalami perubahan, serta perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Melalui putusan tersebut, perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, dengan persetujuan kedua belah pihak. Artinya, pasangan yang telah menikah pun masih memiliki kesempatan untuk menyusun kesepakatan perkawinan apabila memang diperlukan.

Mengapa Perjanjian Pra Nikah Seringkali Dianggap Tabu?

    Di sebagian masyarakat, perjanjian pra nikah masih dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap pasangan. Ada pula yang menganggap perjanjian tersebut sebagai bentuk persiapan apabila suatu hari pernikahan berakhir.Pandangan seperti ini dapat dipahami karena pernikahan pada umumnya dibangun atas dasar cinta, kepercayaan, komitmen, dan harapan untuk hidup bersama. Namun, perjanjian perkawinan tidak semestinya dipahami semata-mata sebagai persiapan menghadapi perceraian. Pernikahan juga merupakan hubungan yang memiliki konsekuensi hukum. Di dalamnya dapat terdapat kepemilikan rumah, tanah, kendaraan, tabungan, usaha, utang, maupun tanggung jawab finansial lainnya.

Ketika hal-hal tersebut tidak dibicarakan secara terbuka, perbedaan pemahaman dapat muncul di kemudian hari. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk memperjelas kesepakatan, bukan untuk mengurangi kepercayaan. Dengan mengetahui apa yang disepakati sejak awal, pasangan dapat membangun kehidupan rumah tangga dengan pemahaman yang lebih baik.

Apa Saja yang Dapat Diatur dalam Perjanjian Perkawinan?

Isi perjanjian perkawinan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasangan. Tidak semua pasangan memiliki kondisi keuangan, pekerjaan, maupun kepemilikan harta yang sama. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan untuk diatur antara lain:

1. Pengaturan harta bersama dan harta masing-masing

Dalam hukum perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, kecuali terdapat pengaturan lain yang sah. Pasangan dapat menyepakati pengaturan mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta, termasuk apakah harta tertentu akan dipisahkan atau tetap dikelola bersama.

2. Harta yang dimiliki sebelum menikah

Rumah, tanah, kendaraan, tabungan, maupun aset lain yang telah dimiliki sebelum perkawinan dapat menjadi bagian dari pembahasan. Pengaturan ini dapat membantu memperjelas status dan pengelolaan aset yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum menikah.

3. Tanggung jawab atas utang

Utang merupakan salah satu hal yang sering kali tidak dibicarakan secara terbuka sebelum pernikahan. Pasangan dapat membahas bagaimana tanggung jawab atas utang yang telah ada sebelum perkawinan maupun utang yang timbul selama perkawinan, termasuk pengaturan hubungan tanggung jawab tersebut terhadap harta masing-masing.

4. Pengelolaan usaha dan kepentingan bisnis

Bagi pasangan yang memiliki usaha, bekerja sebagai pengusaha, atau memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan, pengaturan mengenai aset bisnis, pengelolaan usaha, dan kepentingan finansial dapat menjadi hal yang penting. Pengaturan yang jelas dapat membantu mengurangi risiko konflik yang berhubungan dengan kepentingan bisnis maupun kehidupan rumah tangga.

Bagaimana dengan Uang Panaik, Mahar, dan Seserahan?

    Dalam tradisi Bugis-Makassar, uang panaik memiliki nilai sosial, budaya, dan simbolik yang penting dalam proses perkawinan. Namun, uang panaik tidak dapat begitu saja disamakan dengan mahar dalam hukum Islam. Mahar merupakan pemberian yang menjadi hak istri dalam perkawinan menurut ketentuan hukum Islam. Sementara itu, uang panaik dalam tradisi Bugis-Makassar memiliki kedudukan dan pemaknaan adat yang berbeda, dengan praktik yang dapat beragam di setiap keluarga maupun daerah. Demikian pula dengan seserahan dan berbagai pemberian dalam proses perkawinan. Penentuan status, peruntukan, dan konsekuensi hukum atas pemberian tersebut tidak selalu dapat disamaratakan.

Apabila suatu pemberian telah diserahkan dalam rangkaian perkawinan, kemudian terjadi perpisahan, apakah pemberian itu wajib dikembalikan?

Jawabannya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan fakta bahwa perkawinan telah berakhir. Penilaian hukum perlu mempertimbangkan jenis pemberian, siapa penerima dan pemberinya, tujuan pemberian, kesepakatan yang ada, serta fakta dan ketentuan hukum yang relevan. Karena itu, apabila keluarga atau pasangan ingin menghindari perbedaan pemahaman, beberapa hal dapat dilakukan sejak awal:

  • Membicarakan secara terbuka jumlah dan peruntukan uang panaik.
  • Memahami siapa yang menerima dan bagaimana uang tersebut digunakan.
  • Menyepakati hal-hal yang dianggap penting oleh kedua keluarga.
  • Membuat dokumentasi kesepakatan apabila diperlukan.
  • Berkonsultasi dengan notaris atau penasihat hukum untuk memahami bentuk kesepakatan yang tepat.

Perlu dipahami bahwa perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan pada dasarnya mengatur hubungan hukum antara suami dan istri. Sementara itu, kesepakatan yang melibatkan keluarga mengenai pemberian atau kepentingan lainnya perlu dilihat berdasarkan pihak yang terlibat, isi kesepakatan, serta bentuk hukum yang tepat.

Bagaimana Cara Membuat Perjanjian Perkawinan?

    Membuat perjanjian perkawinan tidak harus dilakukan dengan suasana yang penuh ketegangan. Prosesnya dapat dimulai dengan komunikasi yang terbuka antara pasangan. Secara umum, langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama, diskusikan bersama pasangan.

Bicarakan hal-hal yang ingin diatur, seperti kepemilikan harta, utang, pengelolaan usaha, maupun pengaturan keuangan rumah tangga. Pastikan kesepakatan dibuat atas dasar persetujuan bersama, bukan tekanan dari salah satu pihak.

Kedua, konsultasikan isi perjanjian.

Pasangan dapat berkonsultasi dengan notaris atau penasihat hukum untuk memahami ketentuan yang dapat dimasukkan, konsekuensi hukumnya, serta bagaimana perjanjian tersebut disusun agar tidak bertentangan dengan hukum.

Ketiga, susun perjanjian secara tertulis.

Perjanjian perlu dirumuskan secara jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Pengaturan yang tidak jelas justru dapat menimbulkan persoalan baru.

Keempat, perhatikan pencatatan dan keberlakuannya.

Perjanjian perkawinan perlu memperhatikan ketentuan mengenai pengesahan atau pencatatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkembangan hukum yang berlaku, termasuk agar dapat diketahui dan diperhatikan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Bagi pasangan yang telah menikah dan ingin membuat perjanjian perkawinan, hal tersebut juga dimungkinkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dengan memperhatikan persyaratan dan konsekuensi hukum yang berlaku.

Pernikahan Membutuhkan Kepercayaan, tetapi Juga Kejelasan

Perjanjian perkawinan tidak menjamin bahwa sebuah rumah tangga akan selalu berjalan tanpa masalah. Tidak ada dokumen hukum yang dapat menggantikan komunikasi, tanggung jawab, kesetiaan, dan penghormatan terhadap pasangan. Namun, keterbukaan mengenai keuangan, harta, utang, dan kesepakatan keluarga merupakan bagian penting dari membangun kehidupan bersama. Perjanjian perkawinan bukan tentang siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih berkuasa, atau siapa yang sedang mempersiapkan perpisahan. Ia dapat menjadi ruang bagi pasangan untuk saling memahami dan menyepakati bagaimana kepentingan mereka akan dilindungi.

Sebelum melangkah ke pelaminan, mungkin ada baiknya pasangan tidak hanya bertanya tentang konsep pesta, jumlah undangan, atau tempat acara, tetapi juga tentang hal-hal yang akan menjadi bagian dari kehidupan mereka setelah pernikahan. Karena keterbukaan sebelum menikah bukanlah bentuk ketidakpercayaan. Dalam kondisi tertentu, keterbukaan justru merupakan bentuk tanggung jawab terhadap pasangan dan kehidupan yang akan dibangun bersama.

Artikel ini disusun sebagai informasi dan edukasi hukum bagi masyarakat umum, bukan sebagai pendapat hukum terhadap pihak-pihak dalam peristiwa yang diberitakan maupun sebagai nasihat hukum untuk kasus tertentu. Untuk konsultasi mengenai perjanjian perkawinan dan pengaturan harta dalam perkawinan, silakan berkonsultasi dengan notaris atau penasihat hukum.

Anugrah Alqadri Law Office (AALO)
Trusted. Strategic. Reliable.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ketika Lelang Jaminan Kredit Dinyatakan Batal: Pelajaran Hukum bagi Debitur dan Kreditur

  Praktik perbankan, banyak masyarakat beranggapan bahwa apabila seorang debitur gagal membayar cicilan, maka bank dapat langsung melelang objek jaminan kapan saja. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Hukum Indonesia memang memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menjual objek jaminan apabila debitur cidera janji. Namun, pelaksanaan lelang tetap wajib memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Apabila prosedur tersebut dilanggar, maka lelang dapat dinyatakan cacat hukum bahkan dibatalkan oleh pengadilan. Hal inilah yang menjadi pelajaran penting dari salah satu putusan Pengadilan Negeri Kendari. Dalam perkara ini, seorang debitur memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar sekitar Rp650 juta dengan jaminan berupa sebidang tanah beserta rumah tinggal. Kredit tersebut memiliki jangka waktu sepuluh tahun. Beberapa tahun kemudian usaha debitur mengalami penurunan sehingga pembayaran angsuran menjadi macet. Setelah kredit dinyatakan bermasalah, bank menyerahkan proses pe...

Rekening Bank Tiba-Tiba Diblokir, Apakah Bank Bisa Melakukannya Sepihak?

  Dana di Rekening Tidak Selalu Bebas Dibekukan, Tetapi Ada Aturannya Bayangkan suatu hari Anda hendak melakukan transfer untuk membayar tagihan listrik, gaji karyawan, atau kewajiban usaha. Namun saat membuka layanan perbankan, ternyata rekening Anda tidak dapat digunakan karena telah diblokir. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah bank berhak memblokir rekening nasabah secara sepihak? Jawabannya tidak sesederhana "ya" atau "tidak". Dalam kondisi tertentu, hukum memang memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan pemblokiran rekening. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang. Hal inilah yang menjadi pokok pembahasan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 31/Pdt.G/2016/PN.Kdi. Dalam perkara ini, identitas para pihak disamarkan. Seorang nasabah ( Tuan A ) menggugat sebuah bank ( Bank X ) karena rekening tabungannya diblokir. Saat pemblokiran dilakukan, dana yang tersimpan di dalam rekening tersebut mencapai...

Pasien Menggugat Dokter Mata: Penjelasan Hukum Tentang Malpraktik Medis

  Dalam pelayanan kesehatan, hubungan antara dokter dan pasien tidak hanya bersifat medis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Ketika pasien merasa dirugikan akibat tindakan medis, mereka dapat menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Salah satu perkara yang pernah diperiksa di pengadilan berkaitan dengan dugaan kesalahan penanganan medis dalam tindakan operasi mata terhadap seorang pasien anak. Kasus ini memberikan gambaran penting mengenai batas antara pelanggaran disiplin profesi dokter dan pelanggaran hukum yang dapat digugat di pengadilan. Kronologi Singkat Perkara Perkara ini bermula ketika seorang bayi mengalami keluhan pada kedua matanya yang terlihat terdapat bercak putih. Orang tua pasien kemudian membawa anak tersebut ke sebuah rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dari dokter spesialis mata. Pasien kemudian beberapa kali melakukan pemeriksaan medis. Dalam salah satu kunjungan, dokter menyatakan bahwa kondisi kornea mata pasien masih terlihat baik dan tidak...