Salah Alamat ke Pengadilan: Batas Kompetensi Absolut dalam Sengketa Tenaga Pendidik Klinis di Rumah Sakit Pendidikan

 

Hubungan kerja antara dosen klinis, rumah sakit pendidikan, dan fakultas kedokteran adalah salah satu relasi hukum paling rumit dalam ekosistem layanan kesehatan Indonesia. Satu orang bisa berstatus sekaligus sebagai Pegawai Negeri Sipil di sebuah kementerian, staf pengajar di sebuah universitas, dan tenaga medis yang praktik di rumah sakit milik kementerian lain  masing-masing tunduk pada rezim hukum kepegawaian yang berbeda. Ketika terjadi sengketa mengenai penugasan, pembebasan tugas, atau sanksi disiplin, salah satu pertanyaan pertama yang harus dijawab bukanlah soal siapa yang benar  melainkan pengadilan mana yang berwenang mengadilinya.

Ini bukan sekadar persoalan teknis. Kekeliruan pada tahap ini bisa membuat perkara yang telah berjalan berbulan-bulan, dengan biaya dan tenaga yang tidak sedikit, berakhir tanpa pernah menyentuh substansi persoalan. Artikel ini menguraikan kerangka hukumnya secara umum, sebagai bahan edukasi bagi rumah sakit pendidikan, fakultas kedokteran, dan tenaga medis  bukan ulasan atas perkara tertentu.

Dua Payung Peradilan yang Sering Tertukar

Ketika seorang dosen klinis atau tenaga pendidik merasa dirugikan oleh keputusan institusi misalnya dibebastugaskan sementara, dikembalikan ke instansi asal, atau dikenai sanksi disiplin  ia lazim menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum. Namun langkah ini keliru arah apabila objek yang sesungguhnya dipersoalkan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dalam kapasitas jabatannya.

●Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa keperdataan murni  wanprestasi, perbuatan melawan hukum antarsubjek hukum perdata, dan sejenisnya.

●   Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang mengadili sengketa mengenai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, termasuk sengketa kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah.

Kaidah yang berulang kali ditegaskan dalam praktik peradilan: apabila posita gugatan mempermasalahkan penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka perkara tersebut adalah perkara tata usaha negara  terlepas dari dasar hukum keperdataan yang dicantumkan penggugat dalam gugatannya.

Tiga Syarat sebuah Surat Menjadi "Keputusan Tata Usaha Negara"

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai penetapan tertulis yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Tiga sifat ini menjadi kunci:

●Konkret  objeknya nyata dan berwujud, bukan abstrak, misalnya surat pembebasan tugas atau surat pengembalian pegawai ke instansi asal.

● Individual  ditujukan kepada orang atau badan hukum tertentu, bukan berlaku umum.

●Final sudah menimbulkan akibat hukum definitif, tidak lagi memerlukan persetujuan instansi lain untuk berlaku.

Surat keputusan pimpinan rumah sakit atau dekan fakultas kedokteran yang membebastugaskan seorang dosen klinis, mengembalikannya ke instansi asal, atau menjatuhkan sanksi disiplin, pada umumnya memenuhi ketiga unsur tersebut  sehingga keabsahannya menjadi ranah PTUN, bukan Pengadilan Negeri, betapa pun besar kerugian materiil maupun immateriil yang didalilkan penggugat.

Poin Kunci Dasar hukum yang dicantumkan dalam gugatan (Pasal 1365 KUHPerdata) tidak menentukan pengadilan mana yang berwenang. Yang menentukan adalah objek sengketa itu sendiri: apabila inti gugatan mempersoalkan keabsahan sebuah keputusan pejabat tata usaha negara, forumnya adalah PTUN  bukan peradilan umum.

 

Mengapa Perjanjian Kerja Sama Tridarma Tidak Mengubah Forumnya

Rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran umumnya terikat dalam perjanjian kerja sama mengenai pendidikan, penelitian, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat. Tidak jarang pihak yang bersengketa berargumen bahwa karena hubungan itu berbasis perjanjian kerja sama, maka sengketa yang timbul otomatis bersifat keperdataan (wanprestasi).

Argumen ini keliru apabila objek yang disengketakan bukan soal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, melainkan soal keabsahan tindakan sepihak pejabat pemerintahan yang dilakukan dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintah tetap menjadi kewenangan PTUN, kecuali sengketa tersebut murni bersifat keperdataan atau bersumber dari wanprestasi  sebagaimana dikecualikan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Akibat Hukum Ketika Forum yang Dipilih Keliru

Ketika eksepsi kompetensi absolut dikabulkan, pengadilan tidak akan pernah memeriksa pokok perkara  tuduhan perundungan, pembelaan diri, maupun besaran ganti rugi yang dituntut sama sekali tidak dipertimbangkan. Beberapa konsekuensi praktis yang perlu dipahami:

●Perkara dinyatakan bukan kewenangan pengadilan tersebut, tanpa ada putusan mengenai siapa yang benar atau salah dalam pokok sengketa.

●Pihak yang mengajukan gugatan pada forum yang keliru pada umumnya dibebankan membayar biaya perkara, meskipun perkara belum pernah diperiksa substansinya.

●Waktu, tenaga, dan biaya yang telah dikeluarkan selama proses persidangan  termasuk pembuktian, replik-duplik, dan mediasi  tidak dapat dipulihkan.

●Pihak yang bersangkutan masih dapat mengajukan gugatan baru ke forum yang tepat, sepanjang tenggat waktu pengajuan gugatan tata usaha negara belum terlampaui  yang jauh lebih singkat dibandingkan gugatan perdata.

Inilah sebabnya penentuan forum yang tepat semestinya menjadi pertanyaan pertama yang dijawab sebelum gugatan didaftarkan  bukan pertanyaan yang baru muncul setelah tergugat mengajukan eksepsi.

Konteks yang Melatarbelakangi: Regulasi Pencegahan Perundungan di Rumah Sakit Pendidikan

Terlepas dari isu kompetensi absolut, sengketa semacam ini kerap lahir dari persoalan substantif yang tidak kalah penting bagi tata kelola rumah sakit pendidikan: penanganan dugaan perundungan (bullying) terhadap peserta didik klinis. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Kesehatan telah membangun kerangka regulasi yang mewajibkan rumah sakit pendidikan bertindak tegas terhadap persoalan ini:

PP No. 94/2021	Disiplin Pegawai Negeri Sipil  memuat kewajiban integritas dan larangan tindakan yang merugikan pihak yang dilayani, menjadi dasar penjatuhan sanksi disiplin bagi PNS termasuk dosen/tenaga medis.
SE Dirjen Yankes Kemenkes	Larangan perundungan terhadap peserta didik di lingkungan rumah sakit pendidikan, ditujukan kepada seluruh pimpinan rumah sakit.
Instruksi Menteri Kesehatan	Pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan  mewajibkan kolaborasi rumah sakit dan institusi pendidikan melalui pakta integritas dan mekanisme pelaporan yang ditindaklanjuti.
Peraturan Rektor/Kampus	Sejumlah perguruan tinggi kedokteran telah menerbitkan peraturan tersendiri tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus, termasuk mekanisme sanksi administratif bertingkat.

 

Kerangka ini menempatkan rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran dalam posisi harus bertindak cepat begitu menerima laporan dugaan perundungan  namun tindakan itu sendiri, sekalipun diambil dengan itikad baik untuk melindungi peserta didik, tetap harus memenuhi prosedur administratif yang benar agar tidak menimbulkan sengketa baru mengenai keabsahannya, apalagi bila berujung pada pembebasan tugas seorang tenaga pendidik.

Rekomendasi bagi Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran

●Susun mekanisme investigasi dugaan pelanggaran (termasuk perundungan) yang terdokumentasi rapi kajian etik dan hukum, berita acara pemeriksaan, dan rekomendasi sanksi sebagai bukti prosedur yang sah apabila kelak dipersengketakan.

● Pastikan surat keputusan yang membebastugaskan atau mengembalikan tenaga pendidik ke instansi asal diterbitkan oleh pejabat yang benar-benar berwenang, dengan rujukan peraturan yang tepat, untuk memperkuat posisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang sah.

● Selaraskan mekanisme sanksi antara rumah sakit dan institusi pendidikan mitra, mengingat status kepegawaian tenaga pendidik klinis sering kali berada di dua rezim hukum yang berbeda.

●Libatkan penasihat hukum sejak tahap investigasi  bukan hanya ketika sengketa sudah masuk ke persidangan  agar setiap keputusan administratif yang diambil sudah memperhitungkan potensi sengketa dan forum penyelesaiannya.

●Bagi tenaga pendidik atau tenaga medis yang berencana menempuh jalur hukum, konsultasikan lebih dulu forum yang tepat   PTUN atau peradilan umum  agar upaya hukum tidak berakhir sia-sia hanya karena kekeliruan memilih pengadilan.

Sengketa antara tenaga pendidik klinis dan institusi rumah sakit pendidikan berada tepat di persimpangan hukum kesehatan, hukum kepegawaian, dan hukum administrasi negara bidang yang menjadi salah satu konsentrasi utama Anugrah Alqadri Law Office (AALO). Memahami batas kompetensi absolut sejak awal bukan sekadar soal teknis prosedural, melainkan penentu apakah substansi persoalan  termasuk pemulihan nama baik dan kepastian status tenaga pendidik  akan pernah benar-benar diperiksa oleh hakim.

informasi dalam artikel ini bersifat umum dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum atas suatu perkara tertentu 

Butuh Konsultasi Hukum?

Untuk konsultasi dan pendampingan hukum, silakan hubungi Anugrah Alqadri Law Office melalui WhatsApp:

📲 0838-3258-0252

Solusi Hukum yang Strategis, Profesional, dan Berintegritas.