Ketika Ritual Adat Berhadapan dengan Pasal 162 UU Minerba: Di Mana Batas Hak Masyarakat dan Kepastian Hukum?

 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya mineral dan batubara. Di balik besarnya potensi ekonomi tersebut, tidak sedikit konflik yang muncul antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Perselisihan mengenai kepemilikan tanah, hak ulayat, hingga mekanisme pemberian ganti rugi masih menjadi salah satu sumber sengketa yang paling sering terjadi. Persoalannya menjadi lebih kompleks ketika masyarakat memilih melakukan aksi penghentian aktivitas perusahaan sebagai bentuk protes. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perjuangan mempertahankan hak atas tanah. Namun dari perspektif hukum pidana, tindakan yang menghambat kegiatan usaha pertambangan tertentu dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Sebuah putusan Pengadilan Negeri pada tahun 2026 memberikan gambaran yang menarik mengenai persoalan tersebut. Putusan ini bukan sekadar perkara pidana biasa, tetapi mencerminkan benturan antara kepentingan investasi, hak masyarakat adat, dan kepastian hukum.

Dalam perkara ini, tiga orang warga yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa A, Terdakwa B, dan Terdakwa C, meyakini bahwa suatu kawasan yang telah digunakan perusahaan pertambangan merupakan bagian dari tanah adat yang selama ini mereka kuasai secara turun-temurun. Menurut para terdakwa, perusahaan telah melakukan aktivitas pertambangan tanpa menyelesaikan persoalan hak atas tanah secara adil. Sebagai bentuk penyampaian keberatan, mereka bersama sejumlah warga melaksanakan ritual adat di jalan operasional perusahaan. Ritual tersebut dilakukan dengan mendirikan perlengkapan adat dan membentangkan tali rotan di jalan hauling sehingga kendaraan operasional perusahaan tidak dapat melintas. Akibatnya, kegiatan produksi perusahaan berhenti untuk sementara waktu dan perusahaan mengklaim mengalami kerugian ekonomi dalam jumlah miliaran rupiah. Atas tindakan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu karena diduga secara bersama-sama merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan perizinan.

Apa yang Dimaksud Pasal 162 UU Minerba?

Pasal 162 UU Minerba pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang telah memperoleh izin secara sah dari negara. Norma ini dimaksudkan agar kegiatan pertambangan tidak terganggu oleh tindakan yang dilakukan secara melawan hukum. Dengan kata lain, negara berusaha memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan agar investasi yang telah memperoleh legalitas dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun dalam praktiknya, penerapan Pasal 162 sering menimbulkan perdebatan.

Banyak kalangan menilai bahwa norma tersebut berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah maupun hak adat. Sebaliknya, dari perspektif pelaku usaha, norma tersebut diperlukan agar aktivitas produksi tidak mudah dihentikan melalui tindakan sepihak yang dapat menimbulkan kerugian besar. Inilah mengapa Pasal 162 menjadi salah satu ketentuan yang paling sering diperdebatkan dalam hukum pertambangan Indonesia.

Konflik Tanah Tidak Selalu Berakhir di Pengadilan Perdata

Salah satu pelajaran penting dari putusan ini adalah bahwa sengketa mengenai tanah tidak selalu berhenti sebagai sengketa perdata. Apabila seseorang merasa memiliki hak atas suatu tanah, mekanisme hukum sebenarnya telah menyediakan berbagai instrumen penyelesaian, antara lain:

• gugatan perdata mengenai kepemilikan tanah;
• penyelesaian melalui mediasi;
• gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila berkaitan dengan keputusan administrasi;
• penyelesaian melalui mekanisme adat;
• maupun negosiasi mengenai pembebasan lahan.

Permasalahan muncul ketika sengketa tersebut diwujudkan melalui tindakan yang menghentikan kegiatan operasional perusahaan. Dalam perspektif hukum pidana, fokus pengadilan tidak lagi semata-mata membahas siapa pemilik tanah, melainkan apakah tindakan para pihak telah memenuhi unsur "merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan". Dengan demikian, sengketa tanah dan perkara pidana dapat berjalan secara bersamaan karena keduanya berada dalam rezim hukum yang berbeda.

Persidangan juga menghadirkan keterangan tokoh adat yang menjelaskan bagaimana masyarakat adat di wilayah tersebut mengenal sistem penguasaan tanah secara turun-temurun. Menariknya, sistem hukum adat yang hidup di masyarakat tidak selalu identik dengan sistem administrasi pertanahan nasional. Banyak tanah adat yang sejak dahulu dikuasai berdasarkan pengakuan komunitas tanpa adanya sertifikat sebagaimana dikenal dalam sistem hukum pertanahan modern. Hal inilah yang sering menjadi sumber konflik ketika wilayah tersebut kemudian menjadi lokasi kegiatan pertambangan. Di satu sisi masyarakat merasa memiliki hak adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain perusahaan berpegang pada izin yang diterbitkan pemerintah beserta dokumen pembebasan lahan yang menurut perusahaan telah dilakukan sesuai prosedur.

Kepastian Hukum Tidak Boleh Mengabaikan Keadilan

Pembangunan nasional membutuhkan investasi, termasuk investasi di sektor pertambangan. Namun kepastian hukum bagi investor tidak boleh dimaknai sebagai pengabaian terhadap hak-hak masyarakat. Sebaliknya, perlindungan masyarakat adat juga tidak dapat dilakukan dengan cara menghentikan secara sepihak kegiatan usaha yang telah memperoleh izin tanpa menempuh mekanisme hukum yang tersedia. Negara memiliki kewajiban menjaga keseimbangan kedua kepentingan tersebut.

Konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Di sisi lain, negara juga wajib menjamin kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Artinya, perlindungan terhadap investasi dan perlindungan terhadap masyarakat adat bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan, melainkan harus dikelola secara proporsional.

Setidaknya terdapat beberapa pelajaran penting dari perkara ini. Pertama, masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah sebaiknya mengedepankan mekanisme hukum sebelum melakukan tindakan yang dapat menghentikan aktivitas perusahaan. Kedua, perusahaan wajib memastikan bahwa proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan benar-benar melibatkan pihak yang berhak. Ketiga, pemerintah daerah memiliki peran penting sebagai mediator dalam mencegah eskalasi konflik sebelum berubah menjadi perkara pidana. Keempat, pengakuan terhadap masyarakat adat harus diikuti dengan sistem pendataan dan administrasi yang lebih baik agar konflik mengenai subjek maupun objek hak dapat diminimalkan.

Putusan ini memberikan pelajaran bahwa konflik pertambangan bukan semata persoalan hukum pidana. Di balik setiap perkara pidana sering kali terdapat sengketa agraria, pengakuan hak masyarakat adat, hingga persoalan tata kelola pertambangan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pendekatan represif melalui hukum pidana memang memiliki dasar hukum apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Namun penyelesaian yang berkelanjutan justru terletak pada pencegahan konflik sejak awal, melalui transparansi pembebasan lahan, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, kepastian hukum bagi investasi dan perlindungan terhadap hak masyarakat dapat berjalan beriringan. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat untuk menghukum, tetapi juga harus menjadi sarana menciptakan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

 

Disclaimer: Artikel ini merupakan analisis hukum atas putusan pengadilan yang telah dipublikasikan. Seluruh identitas individu dalam uraian perkara telah disamarkan untuk kepentingan edukasi publik. Analisis ini tidak dimaksudkan sebagai pendapat hukum terhadap pihak tertentu maupun sebagai bentuk keberpihakan terhadap salah satu pihak dalam perkara.