Bukan Bandar Narkoba, Tetapi Tetap Dihukum: Memahami Kejahatan Peredaran Obat Keras

 

Masyarakat sering kali beranggapan bahwa suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila berkaitan dengan narkotika atau psikotropika. Padahal, dalam praktik hukum kesehatan di Indonesia, peredaran obat keras tertentu yang dilakukan tanpa kewenangan juga dapat berujung pada pidana penjara. Hal tersebut tergambar dalam sebuah putusan Pengadilan Negeri di Jawa Barat pada tahun 2026, dimana seorang pekerja swasta dijatuhi pidana penjara karena memperjualbelikan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, meskipun hasil laboratorium menyatakan obat tersebut bukan narkotika maupun psikotropika. Seorang pria berinisial "RA" bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah pabrik. Melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, ia berkenalan dengan seseorang yang kemudian memasok obat-obatan tertentu kepadanya. RA membeli:

• 400 butir Tramadol;
• 200 butir Trihexyphenidyl;
• 500 butir Hexymer.

Total pembelian mencapai sekitar Rp1,7 juta. Obat-obatan tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat kontrakannya. Setelah diterima, sebagian obat dijual kembali kepada sejumlah pembeli di sekitar lokasi pabrik tempat ia bekerja.  Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, aparat menemukan:

• 380 butir Tramadol;
• 119 butir Trihexyphenidyl;
• 32 butir Hexymer;
• uang hasil penjualan;
• telepon genggam yang digunakan dalam transaksi.

Terdakwa mengakui bahwa obat-obatan tersebut memang dibeli untuk dijual kembali guna memperoleh keuntungan tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Bukan Narkotika, Tetapi Tetap Dapat Dipidana

Salah satu fakta menarik dalam perkara ini adalah hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak termasuk narkotika maupun psikotropika. Namun, laboratorium memastikan bahwa kandungan aktif tablet yang diperiksa adalah:

• Tramadol; dan
• Trihexyphenidyl.

Di sinilah masyarakat sering keliru memahami hukum.

Walaupun bukan narkotika, obat-obatan tersebut termasuk kategori Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan karena memiliki pengaruh terhadap sistem saraf pusat dan berpotensi menimbulkan ketergantungan apabila digunakan di luar tujuan medis. Pengadilan merujuk pada regulasi BPOM yang memasukkan tramadol dan triheksifenidil sebagai obat yang pengedarannya harus diawasi secara ketat. Jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dakwaan tersebut pada pokoknya berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Majelis Hakim menilai beberapa fakta penting:

1. Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari pemasok yang tidak jelas legalitasnya.
2. Terdakwa tidak memiliki pendidikan maupun kewenangan di bidang kefarmasian.
3. Obat-obatan tersebut dijual kembali kepada masyarakat umum.
4. Penjualan dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
5. Sebagian besar obat telah berhasil diedarkan sebelum penangkapan dilakukan.

Pengadilan kemudian menyimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan primer telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Dalam amar putusannya, Pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan"

dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Selain itu:

• masa penahanan diperhitungkan sebagai bagian dari pidana;
• terdakwa tetap ditahan;
• obat-obatan yang disita dimusnahkan;
• uang hasil penjualan dan telepon genggam dirampas untuk negara.

1. Peredaran Obat Keras Tidak Selalu Masuk Rezim Narkotika

Kasus ini menunjukkan bahwa tidak semua perkara obat-obatan diproses menggunakan Undang-Undang Narkotika. Banyak obat keras yang secara medis sah digunakan, tetapi apabila diedarkan tanpa izin dan tanpa pengawasan tenaga kesehatan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.

2. Unsur Keuntungan Ekonomi Menjadi Faktor Memberatkan

Pengadilan melihat bahwa terdakwa tidak hanya menyimpan obat untuk konsumsi pribadi, melainkan secara aktif membeli, menyimpan, dan menjual kembali kepada masyarakat. Aktivitas tersebut menunjukkan adanya pola perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan.

3. Perdagangan Melalui Media Sosial Menjadi Tantangan Penegakan Hukum

Perkara ini juga memperlihatkan bagaimana peredaran obat-obatan tertentu semakin mudah dilakukan melalui platform digital. Pemesanan dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan, pembayaran menggunakan dompet digital, lalu pengiriman menggunakan jasa ekspedisi. Pola seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum.

4. Perlindungan Kesehatan Publik Sebagai Tujuan Utama

Esensi dari kriminalisasi peredaran obat tanpa kewenangan bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan obat yang dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan kesehatan, bahkan membahayakan keselamatan publik.

 Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum atas suatu perkara tertentu

Butuh Konsultasi Hukum?

Untuk konsultasi dan pendampingan hukum, silakan hubungi Anugrah Alqadri Law Office melalui WhatsApp:

📲 0838-3258-0252

Solusi Hukum yang Strategis, Profesional, dan Berintegritas.